JADWAL PENERIMAAN SPNS SE-INDONESIA


Penerimaan CPNS 2015 Se Indonesia..smoga bermanfaat 
1. Jadwal Pendaftaran 03 September – 17 September CPNS Kota D.I. Yogyakarta
2. Jadwal Pendaftaran 15 September – 29 September CPNS Provinsi Aceh
3. Jadwal Pendaftaran 01 September – 15 September CPNS Kabupaten Sidoharjo
4. Jadwal Pendaftaran 06 Oktober– 20 Oktober CPNS Kabupaten Bekasi
5. Jadwal Pendaftaran 08 September 22 September CPNS Kabupaten Muara Enim
6. Jadwal Pendaftaran 27 Agustus – 10 September CPNS Kabupaten Musi Rawas
7. Jadwal Pendaftaran 08 September – 22 September CPNS Kabupaten Muratara
8. Jadwal Pendaftaran 08 September – 22 September CPNS Kabupaten Ogan Ilir
9. Jadwal Pendaftaran 08 September -22 September CPNS Kabupaten OKI
10. Jadwal Pendaftaran 05 September – 19 September CPNS Kabupaten OKU
11. Jadwal Pendaftaran 03 September – 17 September CPNS Kabupaten OKU Selatan
12. Jadwal Pendaftaran 08 September – 22 September CPNS Kabupaten PALI
13. Jadwal Pendaftaran 26 September – 10 Oktober CPNS Kota Bekasi
14. Jadwal Pendaftaran 15 September – 29 September CPNS Kota Bogor
15. Jadwal Pendaftaran 03 September – 17 September CPNS Kota Lubuk Linggau
16. Jadwal Pendaftaran 08 September – 22 September CPNS Kota Pagar Alam
17. Jadwal Pendaftaran 29 Agustus – 12 September CPNS Kota Surabaya
18. Jadwal Pendaftaran 04 September – 18 September CPNS Ibukota Jakarta
19. Jadwal Pendaftaran 11 September – 24 September CPNS Jawa Barat
20. Jadwal Pendaftaran 29 Agustus – 15 September CPNS Jawa Timur
21. Jadwal Pendaftaran 10 September – 24 September CPNS Jawa Tengah

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) pada April mendatang mulai melaksanakan program Dana Desa. Untuk itu, Kemendesa PDTT pun membentuk tim pendamping desa

Gambar
Kemendesa Manfaatkan Pengakhiran PNPM untuk Pendamping Dana Desa Rabu, 01 April 2015, 01:17 WIB Komentar : 1 Antara Dana desa untuk pembangunan infrastruktur. A+  |  Reset  | A- REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) pada April mendatang mulai melaksanakan program Dana Desa. Untuk itu, Kemendesa PDTT pun membentuk tim pendamping desa. 
Baca selengkapnya

PROFIL DESA SIRNOBOYO, KEC/KAB PACITAN JATIM

A. KONDISI UMUM WILAYAH Letak Desa Sirnoboyo diantara salah satu desa perkotaan dari 9 (Sembilan) Desa/Kelurahan di bawah Wilayah Kecamatan Pacitan,yang memiliki dataran rendah dengan luas seluruhnya 163,195 ha,secara administratif terdiri dari 4 (empat) Dusun yaitu Dusun Krajan,Dusun Mendole,Dusun Suruhan dan Dusun Ngemplak dengan batas – batas wilayah : Batas wilayah Sebelah Utara : Desa Arjowinangun Sebelah Selatan : Desa Kembang Sebelah Barat : Kel.Baleharja – Ds Arjowinangun Sebelah Timur : Ds.Kayen dan Ds.Sukoharjo Topografi Curah hujan tahunan : rata-rata sebesar 2.790 mm Suhu udara : berkisar antara 22,6 derajat C s/d 32,1 derajat C Kelembabban udara : rata-rata 77 % Ketinggian diatas permukaan air laut + 4 - 5 meter dpl KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS DESA SIRNOBOYO Desa Sirnoboyo terletak pada kawasan rawan bencana yang sering terjadi banjir, dan kemungkin...
Baca selengkapnya

PERKEMBANGAN keprofesian bidang Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia kian mendapat pengakuan dan dukungan pemerintah Republik Indonesia.

PERKEMBANGAN  keprofesian bidang Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia kian mendapat pengakuan dan dukungan pemerintah Republik Indonesia. Sebagai bukti nyata peran pemerintah melibatkan seluruh elemen Profesi Pemberdayaan Masyarakat Indonesia, melalui; (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Republik Indonesia, (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, (4) SK Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 18 tahun 2012 tentang Standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat (FPM), (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan (6) Peraturan Menteri Desa, Pembanggunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
Baca selengkapnya