RAWAN DIKORUPSI ALOKASI DANA DESA

Sejak disahkannya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat desa boleh jadi mendapat angin segar. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) akan mencairkan dana desa sebesar Rp 20 triliun yang disalurkan untuk 74.053 ribu desa se-Indonesia. Rencananya, dana tersebut akan dicairkan pada sekitar April mendatang, untuk kebutuhan pembangunan desa, baik fisik maupun nonfisik.

Penggunaan dana tersebut harus selaras dengan rencana pembanguan yang telah dirancang oleh pemerintah daerah setempat. Setiap desa di Indonesia setidaknya akan menerima dana sebesar Rp 750 juta yang meliputi dana desa dari pemerintah pusat dan Alokasi Dana Desa (ADD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
Berapa pun anggaran yang diterima desa, kita berharap dapat dikelola secara maksimal untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Semua penggunaan dana desa akan dilakukan audit langsung Badan Pemeriksan Keuangan (BPK). Karena itu, para kepala desa agar menggunakannya secara terukur, terarah serta dapat dipertanggungjawabkan.
Terkait kasus penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang yang pernah dilakukan beberapa kepala desa di Lombok Tengah, pemerintah harus membentuk tim untuk melakukan pembinaan dan pelatihan kepada seluruh kades di Indonesia. Kebijakan itu harus diterapkan untuk mematangkan konsep penggunaan anggaran desa, sehingga tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari.
Selain itu, pengawasan dari berbagai media dan masyarakat harus mengontrol serta mengawasi dana desa yang apabila nanti dikucurkan pada bulan april mendatang. Dengan adanya pengawasan dari berbagai pihak, maka diharapkan tidak adanya praktik korupsi yang menganggu pencairan dana desa yang ditujukan kemajuan dan kesejahteraan untuk masyarakat desa

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) pada April mendatang mulai melaksanakan program Dana Desa. Untuk itu, Kemendesa PDTT pun membentuk tim pendamping desa

Gambar
Kemendesa Manfaatkan Pengakhiran PNPM untuk Pendamping Dana Desa Rabu, 01 April 2015, 01:17 WIB Komentar : 1 Antara Dana desa untuk pembangunan infrastruktur. A+  |  Reset  | A- REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) pada April mendatang mulai melaksanakan program Dana Desa. Untuk itu, Kemendesa PDTT pun membentuk tim pendamping desa. 
Baca selengkapnya

PROFIL DESA SIRNOBOYO, KEC/KAB PACITAN JATIM

A. KONDISI UMUM WILAYAH Letak Desa Sirnoboyo diantara salah satu desa perkotaan dari 9 (Sembilan) Desa/Kelurahan di bawah Wilayah Kecamatan Pacitan,yang memiliki dataran rendah dengan luas seluruhnya 163,195 ha,secara administratif terdiri dari 4 (empat) Dusun yaitu Dusun Krajan,Dusun Mendole,Dusun Suruhan dan Dusun Ngemplak dengan batas – batas wilayah : Batas wilayah Sebelah Utara : Desa Arjowinangun Sebelah Selatan : Desa Kembang Sebelah Barat : Kel.Baleharja – Ds Arjowinangun Sebelah Timur : Ds.Kayen dan Ds.Sukoharjo Topografi Curah hujan tahunan : rata-rata sebesar 2.790 mm Suhu udara : berkisar antara 22,6 derajat C s/d 32,1 derajat C Kelembabban udara : rata-rata 77 % Ketinggian diatas permukaan air laut + 4 - 5 meter dpl KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS DESA SIRNOBOYO Desa Sirnoboyo terletak pada kawasan rawan bencana yang sering terjadi banjir, dan kemungkin...
Baca selengkapnya

PERKEMBANGAN keprofesian bidang Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia kian mendapat pengakuan dan dukungan pemerintah Republik Indonesia.

PERKEMBANGAN  keprofesian bidang Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia kian mendapat pengakuan dan dukungan pemerintah Republik Indonesia. Sebagai bukti nyata peran pemerintah melibatkan seluruh elemen Profesi Pemberdayaan Masyarakat Indonesia, melalui; (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Republik Indonesia, (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, (4) SK Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 18 tahun 2012 tentang Standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat (FPM), (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan (6) Peraturan Menteri Desa, Pembanggunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
Baca selengkapnya