Pemerintah dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 akan mengalokasikan dana desa sebesar Rp20 triliun. Artinya, setiap desa akan mendapatkan Rp1,4 miliar per tahun untuk pembangunan di desa tersebu

Harus dicermati, ada potensi negatif di sini, tidak berarti harus mundur, tapi perlu diluruskan saja agar demokrasi di desa jadi lebih baik

Jakarta, Aktual.co —  Pemerintah dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 akan mengalokasikan dana desa sebesar Rp20 triliun. Artinya, setiap desa akan mendapatkan Rp1,4 miliar per tahun untuk pembangunan di desa tersebut.

Pengamat ekonomi, Didik J Rachbini memprediksi dalam pengalokasian dana tersebut akan ada sejumlah kerusakan dan konflik. 

"Harus dicermati, ada potensi negatif di sini, tidak berarti harus mundur, tapi perlu diluruskan saja agar demokrasi di desa jadi lebih baik," ujar Didik saat diskusi, di Jakarta, Sabtu (14/2).

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPR RI, Viva Yoga Mauladi mengatakan harus ada fungsi pokok yang jelas dalam alokasi dana Rp1,4 miliar setiap desa. 

"Jangan semua dialokasikan ke infrastruktur, tapi ke eknomi, sosial, budaya juga dialokasikan," kata dia.

Viva menjelaskan, selama 15 tahun terakhir masih ada beberapa masyarakat di desa yang menerima bantuan beras miskin (raskin). Artinya, kata dia, selama ini pembangunan desa belum ada perubahan, masih tidak merata.

"Jangan sampai sudah diberikan Rp1,4 miliar, tapi nanti tingkat kemiskinannya masih tinggi, kalau begitu artinya ada yang salah dengan orientasi pembangunan nasional," tutur Yoga.

Yoga berharap dana desa tersebut bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan kearifan lokal. 

"Jangan hanya mengedepankan politik, karena akan bertentangan dengan Nawa Cita pemerintah dan membawa duka cita," kata dia.

Untuk diketahui, dalam APBNP 2015 pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp20 triliun. Angka tersebut meningkat 122 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya, sebesar Rp9,1 triliun. Nantinya, tiap-tiap desa akan mendapat dana sebesar Rp1,4 miliar per tahun.