PNPM MANDIRI PERKOTAAN DI DESA SIRNOBOYO (2009-2014)

 PNPM MANDIRI PERKOTAAN DI DESA SIRNOBOYO (2009-2014)

Program pemberdayaan masyarakat dari tahun ke tahun di republik ini hanya dijadikan objek yang akan dijadikan program kerja bagi pemerintahanan.  Ganti pemerintahan secara substansi berbeda tetapi hanya ganti nama.  Memang kalau masyarakat Indonesia belum sejahtera kemiskinan selalu menjadi objek kajian.  Komoditas ini laris manis mnjelang pilkada, pilpres maupun pileg. Setiap pemerintah baik dari tingkat pusat sampai di desa kemiskinan menjadi program andalan.  

Perlu kita ketahui bahwa tugas kita sebagai warga negara Indonesia baik kita sebagai pejabat maupun hanya sebagai rakyat biasa mempunyai tanggung jawab moral untuk senantiasa berbagi sesama agar kita semua dapat terbebas dari kemiskinan.  namun demikian program pemberdayaan masyaraakat yang kajiannya tentang kemiskinan selalu menjadi komoditi untuk membuat program kegiatan yang ujung-ujungnya nanti dana dimanipulatif.

Bentuk pemberdayaan masyarakat dari tahun ke tahun hampir sama secara subtantifnya yang berbeda hanya namanya dan orangnya yang memegang kekuasaan. Sebagai contohnya di desa Sirnoboyo sebelum program PNPM mandiri perkotaan ini tahun 2009 masuk di desa Sirnoboyo namanya Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). P2KP  merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun "gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan", yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal. PNPM mandiri masuk di desa Sirnoboyo sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 aset bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah sebesar 990 juta.  untuk tahun 2009 - 2011 besarnya tiap tahun 200 juta, untuk tahun 2012 sebesar 240 juta sedangkan untuk tahun 2013 dan 2014 masing-masing sebesar 70 juta.

Program PNPM mandiri ini merupakan program pemerintah pada sat itu yang berkerjasama dengan Bank Dunia berarti dana yang dikucurkan itu hasil dari pinjaman dari luar negeri otomatis dengan sebuah persyaratan.  Sebenarnya program ini telah berakhir tahun 2015 tahun ini.  Dengan dmeikian untuk pemerintahan baru harus membuat suatu program yang sama tetapi pendanaannya lain maka dipilih beberapa opsi yang sekarang ini bari dipikirkan oleh pemerintah.  Seharusnya program seperti pemberdayaan masyarakat harus tertuang dalam rencana jangka panjang pembangunan di Negara kita sehingga ke depan terus berkelanjutan. Sebenarnya program PNPM perkotaan menbawa dampak yang positif dalam swadaya masyarakat dalam pembangunan meningkat.  kalau kita bandingkan dengan pembangunan infrastuktur perkotaan yang dilaksanakan oleh proyek kelamahannya: kualitasnya jelek, proyek tersebut kadang kala tidak dibutuhkan oleh masyarakat setempat sehingga bangunannya mangkrak, dan persoalan lainnya.

Sejak Republik ini berdiri permasalahan kemiskinan di Indonesia selalu menjadi persoalan yang tidak pernah habis-habisnya untuk dikaji, diteliti, di bauaat program kerja tetapi hasilnya tidak tampak luar biasa hanya rutinitas seperti kita makan kenyak, buang hajat, makan lagi.  Seperti mata rantai yang tidak ada berhentinya.  Sebenarnya persoalan mendasar adalah manusia Indonesia harus cerdas, beradap, berbudaya, dan berbudi pekerti uhur lewat pendidikan yang berkarater, tersisitem.  padahal kalau kita lihat pendidikan kita dari tahun ke tahuntidalk mengalami peningktan yang luar biasa karena yang dibutuhkan republik ini sesuatu yang luar biasa karena persoalannya luar biasa.  

Persoalan khususnya di wilayah perkotaan, salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dibawah standar kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu. Tetapi indikator ini untuk tiap daerah berbeda-beda tidak bisa sama indikator kemiskinan.  Sebagai contohnya masyarakat yang tiak mempunyai WC dikatagorikan miskin tetapi bagi masyarakat yag tinggal di tepi sungai mereka buang hajat besar sealu di sungai karena berhubungan dengan kebiasaan mereka.  Mereka kalau buang air besar di WC tidak nyaman karena adanya bau yang tidak sedap pada saat buang hajat.

Disadari bahwa selama ini banyak pihak lebih melihat persoalan kemiskinan hanya pada tataran gejala-gejala yang tampak terlihat dari luar atau di tataran permukaan saja, yang mencakup multidimensi, baik dimensi politik, sosial, ekonomi, aset dan lain-lain.

A.    Dimensi Kemiskinan

Dalam kehidupan sehari-hari dimensi-dimensi dari gejala-gejala kemiskinan tersebut muncul dalam berbagai bentuk, seperti antara lain .

Dimensi Politik 

Sering muncul dalam bentuk tidak dimilikinya wadah organisasi yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga mereka benar-benar tersingkir dari proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut diri mereka. Akibatnya, mereka juga tidak memiliki akses yang memadai ke berbagai sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak, termasuk akses informasi;

Dimensi Sosial 

Sering muncul dalam bentuk tidak terintegrasikannya warga miskin ke dalam institusi sosial yang ada,terinternalisasikannya budaya kemiskinan yang merusak kualitas manusia dan etos kerja mereka, serta pudarnya nilai-nilai kapital sosial;

Dimensi Lingkungan

Sering muncul dalam bentuk sikap, perilaku, dan cara pandang yang tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan sehingga cenderung memutuskan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kurang menjaga kelestarian dan perlindungan lingkungan serta permukiman;

Dimensi Ekonomi

Muncul dalam bentuk rendahnya penghasilan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sampai batas yang layak; dan

Dimensi Aset,

ditandai dengan rendahnya kepemilikan masyarakat miskin ke berbagai hal yang mampu menjadi modal hidup mereka, termasuk aset kualitas sumberdaya manusia (human capital), peralatan kerja, modal dana, hunian atau perumahan, dan sebagainya.

Karakteristik kemiskinan seperti tersebut di atas dan krisis ekonomi yang terjadi telah menyadarkan semua pihak bahwa pendekatan dan cara yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki, yaitu ke arah pengokohan kelembagaan masyarakat. Keberdayaan kelembagaan masyarakat ini dibutuhkan dalam rangka membangun organisasi masyarakat warga yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal, baik aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan, termasuk perumahan dan permukiman.  

Penguatan kelembagaan masyarakat yang dimaksud terutama juga dititikberatkan pada upaya penguatan perannya sebagai motor penggerak dalam ‘melembagakan' dan ‘membudayakan' kembali nilai-nilai kemanusiaan serta kemasyarakatan (nilai-nilai dan prinsip-prinsip di PNPM mandiri perkotaan), sebagai nilai-nilai utama yang melandasi aktivitas penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat setempat. Melalui kelembagaan masyarakat tersebut diharapkan tidak ada lagi kelompok masyarakat yang masih terjebak pada lingkaran kemiskinan, yang pada gilirannya antara lain diharapkan juga dapat tercipta lingkungan kota dengan perumahan yang lebih layak huni di dalam permukiman yang lebih responsif, dan dengan sistem sosial masyarakat yang lebih mandiri melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kepada kelembagaan masyarakat tersebut yang dibangun oleh dan untuk masyarakat, selanjutnya dipercaya mengelola dana abadi P2KP secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dana tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membiayai kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan, yang diputuskan oleh masyarakat sendiri melalui rembug warga, baik dalam bentuk pinjaman bergulir maupun dana waqaf bagi stimulan atas keswadayaan masyarakat untuk kegiatan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, misalnya perbaikan prasarana serta sarana dasar perumahan dan permukiman.

Model tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk penyelesaian persoalan kemiskinan yang bersifat multi dimensional dan struktural, khususnya yang terkait dengan dimensi-dimensi politik, sosial, dan ekonomi, serta dalam jangka panjang mampu menyediakan aset yang lebih baik bagi masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatannya, meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman meraka maupun menyuarakan aspirasinya dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, maka dilakukan proses pemberdayaan masyarakat, yakni dengan kegiatan pendampingan intensif di tiap kelurahan sasaran.

Melalui pendekatan kelembagaan masyarakat dan penyediaan dana bantuan langsung ke masyarakat kelurahan sasaran, PNPM mandiri perkotaan cukup mampu mendorong dan memperkuat partisipasi serta kepedulian masyarakat setempat secara terorganisasi dalam penanggulangan kemiskinan. Artinya, Program penanggulangan kemiskinan berpotensial sebagai “gerakan masyarakat”, yakni; dari, oleh dan untuk masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas program PNPM mandiri perkotaan di Desa Sirnoboyo selama 6 tahun ini aset perlu tindak lanjut dari pemerintahan desa Sirnoboyo.  Dengan demikian tanggal 25 januari 2015 hari minggu PNPm mandiri perkotaan menyelenggarakan pelatihan untuk memasukkan program PNPM mandiri perkotaan ke dalam RPJMDes Sirnoboyo.  RPJMdes desa sirnoboyo sudah diperdeskan untuk itu tahun 2015-2018 pemerintahan desa bersama BPD desa Sirnoboyo menggali aspirasi dari semua lembaga yang ada di desa sebagai bahan refisi RPJMdes. 

Hormat kami

Ketua BPD Desa Sirnoboyo

Agoes Hendriyanto, M.Pd